anoqnews kik yanto
  • 05/12/2024
  • Last Update 26/11/2024 00:18
  • Indonesia

Jaring-Jaring Penegak Hukum Siap Menjerat Para Koruptor! Bukti Nyata dari Laporan BPK

Jaring-Jaring Penegak Hukum Siap Menjerat Para Koruptor! Bukti Nyata dari Laporan BPK

BELITUNG, ANOQ NEWS – Dilansir dari laman Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) bpk.go.id, BPK memainkan peran krusial dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air. BPK tak hanya bertugas memeriksa keuangan negara, tetapi juga memiliki kewajiban untuk melaporkan indikasi tindak pidana korupsi kepada instansi berwenang.

BACA JUGA : Kualitas Pekerjaan Pengawasan Jalan Tanjung Binga Dipertanyakan, BPK Temukan Kelebihan Pembayaran Rp236,5 Juta

Kewajiban ini ditegaskan oleh Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam kuliah umum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) pada 10 Juni 2023. “BPK mempunyai kewajiban hukum untuk melaporkan setiap temuan yang menunjukkan unsur pidana kepada instansi yang berwenang,” ujar Nyoman.

Laporan BPK ini menjadi dasar bagi instansi penegak hukum seperti Kejaksaan, KPK, dan Polri untuk melakukan penyidikan. “Laporan tersebut harus disampaikan dalam waktu satu bulan sejak ditemukannya unsur pidana,” jelas Nyoman.

Meskipun BPK tidak secara langsung menangani kasus korupsi, peran mereka dalam pencegahan, deteksi, dan mendukung penegakan hukum sangatlah penting. “Peran BPK sangat krusial dalam pencegahan, deteksi, dan pendukung penegakan hukum terhadap korupsi,” tegas Nyoman.

BACA JUGA : BPK Temukan Kekurangan Volume Pekerjaan Puskesmas Membalong, Kelebihan Pembayaran Rp35 Juta

Salah satu cara BPK dalam memberantas korupsi adalah melalui pemeriksaan investigatif. Pemeriksaan ini dirancang khusus untuk mencari dan menemukan indikasi tindak pidana atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.

“Salah satu tujuan dari pemeriksaan investigatif adalah untuk menghitung berapa besar kerugian yang harus ditanggung negara akibat penyimpangan atau tindak pidana tersebut,” jelas Nyoman. Hasil perhitungan ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk upaya pemulihan kerugian dan penegakan hukum terhadap pelaku.

Secara singkat, pemeriksaan investigatif BPK bertujuan untuk:

  • Memastikan integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara
  • Mendukung upaya penegakan hukum terhadap korupsi
  • Memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana

BPK berkomitmen untuk terus meningkatkan perannya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan pemeriksaan yang komprehensif dan akuntabel, BPK menjadi benteng kokoh dalam menjaga keuangan negara dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. (Red)

Tetap terkini dengan informasi terbaru, ikuti kikyanto.com (ANOQ NEWS) di Google News

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *