BELITUNG, ANOQ NEWS – Boni Belitong, Koordinator Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (K MAKI), memberikan tanggapannya terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2022. Boni Belitong menyambut baik laporan tersebut yang mengungkapkan adanya kelebihan pembayaran pada tujuh paket pekerjaan Peningkatan, Pelebaran, dan Pemeliharaan Berkala yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Boni Belitong menyatakan bahwa temuan ini menunjukkan adanya potensi praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran di Kabupaten Belitung, Rabu (16/8). Ia mengapresiasi BPK yang telah mengungkap kelebihan pembayaran sebesar Rp797.584.972,42 yang telah dibayarkan kepada beberapa pihak kontraktor.
“ ini menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah,” ujarnya.
Boni Belitong juga mengharapkan agar Bupati Belitung segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Menurutnya, tindakan yang tepat dan tegas perlu dilakukan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Boni Belitong juga menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kelebihan pembayaran tersebut.
Selain itu, Boni Belitong mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Belitung untuk turut berperan aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran publik. Ia mengingatkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah sangat penting guna mencegah terjadinya praktik korupsi dan pemborosan anggaran.
“Saya berharap agar BPK terus melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pengawas keuangan negara dengan independen dan profesional. K MAKI mengajak BPK untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah di seluruh Indonesia guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan,”harapnya.
Dengan adanya laporan ini, Ia juga berharap Kabupaten Belitung dapat melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hal ini akan berdampak positif dalam efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. (Red)
