JAKARTA, ANOQ NEWS – Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung), Dr. Ketut Sumedana, menyampaikan bahwa era transformasi digital menjadi tantangan dan peluang bagi Humas Kejagung dalam membangun citra institusi.
Hal tersebut disampaikan Kapuspenkum dalam acara Workshop Kehumasan Kejagung Tahun 2023 yang bertemakan “Penguatan Peran Tenaga Humas Kejaksaan dalam rangka Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat” di Hotel Mercure Gatot Subroto Jakarta, Kamis (9/11/2023).
BACA JUGA : Kejagung Periksa Berbagai Pihak Terkait Dugaan Korupsi Tata Niaga Timah Babel, Siapa Saja?
“Di tengah derasnya arus informasi pada era transformasi digital, Kehumasan Kejaksaan menghadapi tantangan dalam membangun citra institusi. Beberapa komponen yang harus dicermati di antaranya tren yang berkembang di media sosial, buzzer yang mencari-cari kesalahan, dan influencer yang mencari keuntungan di momen-momen tertentu,” ujar Kapuspenkum.
Namun, Kapuspenkum juga menyampaikan bahwa komponen-komponen tersebut tidak selalu berdampak negatif, asalkan sektor Kehumasan mampu mengelola informasi secara cepat, tepat, dan mampu beradaptasi dengan pola mereka.
“Sebagaimana pesan yang kerap disampaikan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, ‘Sekecil apapun informasi yang kita dapatkan, segera lakukan identifikasi! Niscaya akan berdampak positif untuk institusi,'” kata Kapuspenkum.
Kapuspenkum juga menyampaikan bahwa setiap kinerja mentereng dari berbagai bidang, tentu menimbulkan dampak yang masif bagi institusi, termasuk tuduhan-tuduhan negatif yang berdatangan.
“Penegakan hukum yang kita lakukan secara progresif, akan membuat ketidaknyamanan berbagai pihak. Salah satu yang kita terima yakni serangan balik koruptor atau sering kita sebut sebagai Corruptor Fight Back,” imbuh Kapuspenkum.
Guna mengantisipasi serangan koruptor tersebut, Kapuspenkum memerintahkan agar isu-isu liar yang menjatuhkan nama baik Kejagung harus segera dijawab dan dituntaskan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap institusi dapat terus terjaga, dan citra institusi akan selalu positif di mata masyarakat.
Kemudian, Kapuspenkum juga memanfaatkan momen era digital saat ini sebagai langkah Kejagung untuk bertransformasi dan beradaptasi. Demi mewujudkan hal itu, soliditas internal dan kolaborasi dalam pengelolaan informasi jadi unsur yang sangat diperlukan.
“Jangan ada lagi informasi negatif yang ditutup-tutupi, harus dilakukan respon yang cepat, serta penindakan yang tuntas dan tegas. Penanganan itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat jurnalistik,” ujar Kapuspenkum.
Selain itu, Kapuspenkum berpesan agar pelayanan informasi kepada media dan masyarakat harus diberikan secara transparan dan diberikan kemudahan akses. Dengan begitu, informasi tentang kinerja Kejagung tidak lagi terhambat. Digitalisasi Informasi merupakan solusi nyata Kejagung dalam melakukan publikasi.
“Bila anda belum melek teknologi, datangi masyarakat, kemudian sampaikan dan berikan jawaban serta solusi hukum yang menjadi permasalahan. Itu patut dilakukan sebagaimana menindaklanjuti imbauan pimpinan,” ujar Kapuspenkum.
Terakhir, Kapuspenkum berpesan kepada jajaran Adhyaksa agar tetap menjaga netralitas aparaturnya sampai ke tingkat bawah yakni Cabang Kejaksaan Negeri.
Kapuspenkum memberikan pesan khusus agar jajaran Adhyaksa berhati-hati dalam bermedia sosial, dengan tidak asal memberikan like, comment atau share konten-konten yang bermuatan politik. Tim patroli medsos/multimedia akan memantau aktivitas media sosial seluruh jajaran agar dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran dalam beretika di media sosial.
“Mari ikut serta menyukseskan Pemilu Damai dan bermartabat untuk masa depan Indonesia yang lebih baik,” pungkas Kapuspenkum. (PR/Red)
Tetap terkini dengan informasi terbaru, ikuti kikyanto.com di Google News
